Teluk Inggris, Bangka Barat – Masyarakat Bangka Barat kembali dibuat geram. Di tengah gencarnya seruan penertiban tambang timah ilegal di wilayah pesisir, aktivitas rajuk apung di Teluk Inggris justru kian masif. Parahnya, hingga saat ini tidak terlihat adanya tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Isu miring pun merebak: tambang-tambang tersebut diduga kuat dilindungi oleh oknum-oknum berseragam.
Pantauan awak media dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa sejumlah ponton rajuk apung terus beroperasi secara terbuka di perairan Teluk Inggris. Mesin-mesin diesel meraung tanpa henti, menggali isi bumi dari dasar laut, sementara para penambang tampak tenang, seolah tak ada rasa khawatir akan kehadiran petugas.
Koordinasi atau Pembiaran?
Sumber di lapangan menyebutkan bahwa keberanian para pelaku tambang untuk tetap beraktivitas diduga karena telah adanya "koordinasi" dengan oknum aparat. Bahkan disebut-sebut, ada aliran dana rutin ke sejumlah pihak tertentu agar aktivitas ilegal ini tetap berjalan lancar.
“Kalau enggak ada yang bekingi, enggak mungkin tambang di laut bisa jalan terus kayak gitu. Itu laut, bos, bukan sembarang tempat. Tanpa lampu hijau dari oknum tertentu, enggak bakal ada yang berani,” ujar seorang sumber terpercaya yang minta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Lebih lanjut, sumber tersebut menyebutkan bahwa penambang kerap membayar sejumlah uang untuk mendapatkan "izin tak resmi" agar rajuk mereka tidak dihalangi. Ironisnya, aktivitas ini berlangsung terang-terangan, seolah hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil.
APH Dinilai Mandul
Aparat penegak hukum (APH) yang seharusnya berdiri tegak menegakkan undang-undang, kini justru dituding abai. Baik kepolisian, TNI AL, maupun dinas terkait, terkesan tutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terus berlangsung di Teluk Inggris. Tak ada satupun upaya represif yang terlihat untuk menghentikan aktivitas tambang tersebut.
“Kalau hanya masyarakat biasa yang nambang, cepat ditindak. Tapi kalau udah pakai rajuk besar dan alat lengkap, malah aman-aman saja. Ini negara hukum atau negara pesanan?” ketus warga lainnya yang ikut menyaksikan maraknya rajuk apung di kawasan tersebut.
Masyarakat pesisir dan nelayan lokal pun terkena dampaknya. Air laut menjadi keruh, habitat laut rusak, dan hasil tangkapan ikan menurun drastis. Belum lagi potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai miliaran rupiah akibat praktik tambang tanpa izin ini.
Suara Sunyi dari Pemerintah dan APH
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Polres Bangka Barat, Dinas Lingkungan Hidup, maupun TNI AL wilayah setempat. Awak media yang berusaha menghubungi Kapolres Bangka Barat dan pihak Airud belum mendapatkan respon resmi.
Diamnya pihak berwenang justru menambah kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi laporan dan pemberitaan media sebelumnya juga tidak kunjung direspon.
“Kalau wartawan nulis aja nggak didengar, berarti memang ada yang salah di sistem ini. Siapa yang main di belakang layar, itu yang harus dibongkar,” kata seorang aktivis lingkungan di Bangka Barat.
Desakan untuk Evaluasi dan Bersih-bersih
Desakan agar Kapolda Kepulauan Bangka Belitung dan Danlanal Babel turun tangan langsung mulai menggema. Warga mendesak agar dilakukan evaluasi total terhadap kinerja aparat di Bangka Barat. Jika benar ada permainan antara oknum aparat dan pelaku tambang, maka harus ada tindakan tegas: copot, periksa, dan penjarakan.
Publik tak ingin hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
“Kalau ini dibiarkan, sama saja negara kalah sama penambang ilegal. Ini bukan cuma soal tambang, tapi soal kehormatan hukum dan kepercayaan rakyat,” tegas warga lainnya.
Redaksi akan terus mengawal kasus ini dan menagih janji aparat untuk hadir sebagai pelindung rakyat, bukan pelindung tambang ilegal.
Tim 3 Demensi
Social Header